Makhtub

Loading...

Yang Ming Shan

Yang Ming Shan
Dream

Friday, January 7, 2011

Kepentingan Politik Jepang dalam Official Development Assistance (ODA) di Indonesia

Kepentingan Politik Jepang dalam Official Development Assistance (ODA) di Indonesia

Abstract:
Japan’s ODA (Official Development Assistance) is second largest aid program from developed country to developing countries. Japan’s economic power is the important factor of Japan to achieve its interest in international relations. Indonesia is one of strategic partner of Japan in international relations due to Indonesia’s natural resources and geographic position of Indonesia in maritime track of East Asia Region. Hence, Japan has to keep its good relationship with Indonesia. Japan’s ODA is one of Japan’s strategic plans to achieve its interest in Indonesia. Japan’s ODA has done since 1954, in spite of Japan-Indonesia Diplomatic Affairs was opened in April 1958. In the other hand, Indonesia is the biggest recipient of Japan’s ODA while for Indonesia, Japan is the biggest donor. Indonesia’s Government recognized that Japan is also strategic partner for Indonesia due to Japan role in bilateral economic relationships and Japan big values of investment. Using dependence and foreign aid theory, we would find how Japan’s political interest in ODA towards Indonesia? Is it main factor in Japan-Indonesia good relationship?

Keywords: Japan, Indonesia, Official Development Assistance (ODA), Political Interest

BAB I
Pendahuluan
Latar Belakang Masalah
Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II (PD II) membuat kerusakan yang hebat bagi perekonomian Jepang. Oleh karena itu, memasuki era Perang Dingin, Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Yoshida menolak himbauan Amerika Serikat (AS) untuk terlibat dalam Perang Dingin. Alasan Jepang untuk menolak himbauan AS dikarenakan Jepang ingin membangun ekonomi dalam negerinya. Pembangunan ekonomi dalam negeri Jepang ternyata membawa Jepang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Akibatnya, sepanjang dekade 1950an Jepang mulai mengalirkan bantuan ekonomi ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Cipto, 2007: 182-183).
Program bantuan Jepang yang diberikan kepada negara-negara berkembang dikenal dengan Bantuan Pembangunan Pemerintah atau Official Development Assistance (ODA). ODA bisa dijelaskan sebagai bentuk bantuan dan pinjaman. Program ODA merupakan salah satu bentuk bantuan dan pinjaman dari negara-negara maju yang tergabung dalam Development Assistant Committee (DAC) of the Organization of Economic Cooperation and Development ke negara-negara berkembang. Dimana, Jepang dalam hal ini, sebagai salah satu negara pendirinya. Angka ODA Jepang adalah terbesar kedua di dunia. Di tahun 2005, angkanya mencapai total 786.1 Triliun Yen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Jepang, maka nilai ODA hanyalah 0.91% dari Gross National Income Jepang (http://sherwintobing.com, diakses 22 Desember 2009).
Hubungan Diplomatik antara Indonesaia dengan Jepang, dibuka pada bulan April 1958. Hubungan diplomatik tersebut dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Jepang dengan Indonesia (http://www.id.emb-japan.go.jp, diakses 25 Desember 2009). Meskipun demikian, sejak tahun 1954, Indonesia telah menerima bantuan dari Jepang. Pinjaman ODA Jepang di Indonesia dalam bentuk penerimaan trainee untuk mendapatkan pelatihan di bidang industri, komunikasi transportasi, pertanian dan kesehatan. Pinjaman ODA Jepang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia melalui bidang pengembangan sumber daya manusia, pembangunan, dan infrastruktur sosial ekonomi (http://www.id.emb-japan.go.jp, diakses 22 Desember 2009).
Pinjaman ODA Jepang di Indonesia banyak difokuskan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Pinjaman tersebut dibangun dalam 3 pilar utama yang dianggap dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, seperti pembangunan berkelanjutan yang di dorong oleh sektor swasta, pembangunan masyarakat yang adil dan demokrasi, serta perdamaian dan keamanan (http://www.mofa.go.jp, diakses 22 Desember 2009).
Bentuk pinjaman ODA yang diberikan oleh pemerintah Jepang terhadap Indonesia dapat dibagi kedalam tiga bentuk utama, yaitu: Pinjaman Yen, merupakan pinjaman dana dengan persyaratan ringan berjangka panjang dan berbunga rendah. Kedua adalah Bantuan Dana Hibah, yaitu bantuan dana yang tidak disertai dengan kewajiban untuk membayar kembali. Ketiga adalah Kerjasama Teknik, yaitu kerjasama yang diberikan untuk membantu pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Kerjasama teknik ini dilaksanakan oleh suatu badan badan pemerintah independen yang bernama Japan Intenational Cooperation Agency (JICA) (http://www.id.emb-japan.go.jp, diakses 22 Desember 2009).
Pinjaman ODA yang diberikan Jepang kepada Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Program bantuan ODA Jepang tidak hanya ditujukan bagi Indonesia saja, melainkan negara-negara berkembang lainnya pula. Seperti yang dikutip dalam (Bahri, 2004: 43) mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara penerima bantuan ODA terbesar dari Jepang.
Dalam wacana bantuan dan pinjaman internasional pun, Jepang merupakan negara donor terbesar bagi Indonesia, begitupun sebaliknya bahwa Indonesia adalah negara penerima terbesar bantuan ODA Jepang. Dalam jangka waktu 1967 hingga 1999, Indonesia telah menerima 18.6% dari total program pinjaman ODA Jepang kepada negara-negara berkembang. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Indonesia merupakan negara prioritas yang menerima dana bantuan ODA terbesar dari Jepang, dengan total 50% dari total program bantuan ODA kepada negara-negara berkembang (http://www.realityofaid.org, diakses 22 Desember 2009).

Rumusan Masalah
Melihat latar belakang masalah diatas, dimana Indonesia merupakan negara penerima terbesar bantuan pinjaman ODA Jepang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kepentingan politik Jepang terhadap Indonesia melalui Official Development Assistance (ODA)?

Landasan Teoritik
Teori Ketergantungan
Hubungan antara negara maju dengan negara berkembang dapat dijelaskan dengan melihat sisi ketergantungan yang terjadi di negara berkembang terhadap negara maju. Dalam teori imperialisme, hubungan yang terjadi antara Jepang dan Indonesia dapat dikatakan sebagai hubungan antara negara “periphery”dengan negara “core”. Negara “periphery”merupakan negara yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol ekonominya, dan bahkan kerap kali disinggungkan terhadap aspek politiknya juga. Dari negara “periphery”tersebut, ada yang disebut dengan negara “core”, yaitu negara yang memutuskan dan mengontrol model pembangunan negara “periphery”. Hubungan antara negara “periphery”dan negara “core” dapat kita jelaskan sebagai hubungan ketergantungan. Dalam konteks ini, negara “periphery”bergantung kepada negara “core”. Sifat hubungannya adalah dominasi dan subyektif dari negara “core” terhadap negara “periphery”(Lichtheim, 1971: 9).
Jepang merupakan salah satu negara kekuatan ekonomi dunia. Dalam konteks bantuan internasional, Jepang adalah negara terbesar kedua dalam menyalurkan program bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang melalui ODA. Oleh karena itu, dalam hubungan ketergantungan yang terjadi antara Jepang dan Indonesia, Jepang merupakan negara “core”.
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang belum memiliki kondisi ekonomi dan politik yang stabil. Sejak kemerdekaannya, pembangunan Indonesia tidak terlepas dari bantuan asing, termasuk dalam hal ini adalah Jepang. Oleh karena itu, posisi Indonesia dalam hubungan Jepang-Indonesia adalah negara “periphery”. Indonesia dikatakan demikian, karena posisi Indonesia yang bergantung terhadap bantuan pembangunan dari Jepang.
Negara “core” dapat melakukan control terhadap pembangunan ekonomi negara “periphery” karena negara “core” adalah negara maju yang memiliki kondisi ekonomi dan politik yang stabil. Sementara Negara ”periphery” dapat diasosiasikan dengan negara berkembang. Asosiasi tersebut, dikarenakan negara berkembanglah yang selama ini menerima bantuan luar negeri dari negara maju atau negara “core”.
Hubungan ketergantungan antara negara maju dan negara berkembang, digambarkan oleh Theotonia Dos Santos (dalam kutipan Balaam dan Veseth, 2008: 73) adalah suatu kondisi dimana ekonomi suatu negara diintervensi dan diekspansi oleh kehadiran negara lain. Bentuk ketergantungan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang, dimana negara maju melakukan ekspansi ekonomi terhadap negara berkembang, sementara negara berkembang hanya dapat berrefleksi dari ekspansi tersebut, baik itu refleksi yang bersifat positive maupun refleksi yang bersifat negative.
Dengan adanya teori ketergantungan ini, kita akan melihat bagimana ketergantungan yang dialami Indonesia terhadap Jepang. Ketergantungan Indonesia terhadap Jepang dalam konteks ini adalah kebutuhan Indonesia akan bantuan ekonomi dari Jepang, yaitu Official Development Assistance (ODA). Berdasarkan situasi yang dijelaskan oleh Dos Santos, bahwa sifat ketergantungan yang ada akan memberikan refleksi negative dan refleksi positive. Sehingga dari teori ketergantungan ini, kita akan melihat refleksi positive dan negative yang terjadi pada Indonesia sebagai suatu respon terhadap pinjaman ODA Jepang.

Teori Bantuan Luar Negeri
ODA merupakan salah satu bentuk bantuan luar negeri dari negara maju, yaitu Jepang kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Teori bantuan luar negeri sendiri telah mengalami transformasi dari teori bantuan laur negeri yang berkembang di sekitar abad keduapuluh ke situasi di abad keduapuluh satu. Transformasi tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Lancaster (2008: 39) bahwa bantuan-bantuan luar negeri dari negara-negara maju diiringi dengan penekanan pada isu-isu perdagangan serta diplomasinya. Lancaster sendiri, menyebutkan ODA sebagai bantuan luar negeri yang ditujukan kepada negara-negara miskin. Lancaster menyebutkan bahwa ODA adalah bagian dari Development Assistance Committee (DAC) dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Bantuan luar negeri dapat dijelaskan pula sebagai “pembentukkan” yang berkelanjutan dari negara-negara maju terhadap negara-negara miskin berkembang dan miskin yang membutuhkan. Pembetukkan tersebut, bertujuan untuk menimbulkan sifat ketergantungaan dari negara-negara berkembang terhadap bantuan luar negeri negara maju. Bantuan luar negeri sendiri dikatakan muncul karena adanya perbedaan struktur kekuatan yang kemudian, bantuan luar negeri inilah yang menjadi prasarana untuk mempertahankan sistem kapitalisme di negara-negara berkembang (diolah dari Abbolt, 1973 dan Hayter, 1989).
Bantuan luar negeri juga dapat diasosiasikan sebagai alat yang digunakan oleh negara-negara maju untuk memperluas pasarnya. Bantuan luar negeri identikkan dengan motif yang dibawah oleh negara maju, termasuk motif perdagangan, sehingga hal ini diistilahkan sebagai “trade aid”. Bantuan luar negeri yang bermotif perdagangan ini, kerap kali muncul sebagai tindakan negara maju kepada negara berkembang agar mempermudah ekspor negara maju di negaranya. “trade aid” yang demikian juga pada kesempatan investasi yang diinginkan oleh negara maju kepada negara berkembang (diolah dari Carnoy, 1974; Rix, 1980; dan Hayter, 1989).
Dalam sistem global, bantuan luar negeri merupakan bagian yang tidak bias dipisahkan karena adanya pola kekuatan yang terstruktur (Rugumamu, 1997: 200). Bantuan luar negeri serupa dengan diplomasi, propaganda, maupun aksi militer yang ditujukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Seperti yang diungkapkan oleh Weisman (dalam kutipan Picard dan Groelsema, 2008: 7) bahwa bantuan luar negeri adalah komponen diplomasi dan dapat dikatakan sebagai alat pengontrol yang efektif, setidaknya untuk mempengaruhi tindakan negara lain.


BAB II
Kepentingan Politik Jepang dalam ODA terhadap Indonesia

Telaah ODA Jepang: Prinsip, Tujuan, dan Kebijakan Dasar
Jepang merupakan salah satu negara pendiri Development Assistance Committee (DAC) of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Sebagai salah satu negara pemrakarsa dan anggotan dari DEC, bentuk bantuan pinjaman yang diberikan kepada negara berkembang adalah Official Development Assistance (ODA) (Lancaster, 2008: 39).
Jepang sendiri merupakan negara terbesar kedua di dunia yang memberikan bantuan pinjaman kepada negara-negara berkembang setelah Amerika Serikat (AS). Kemampuan Jepang untuk menjadi salah satu negara terbesar yang memberikan bantuan pinjaman berupa ODA ke negara-negara berkembang memang didukung oleh ekonomi Jepang yang kuat. Hingga tahun 2005, dana pinjaman ODA yang diberikan Jepang kepada negara-negara mencapai angka 786.1 Triliun Yen. Angka ini hanya 0.91% dari Gross National Income Jepang (http://sherwintobing.com, diakses 22 Desember 2009).
Sejak kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, ekonomi menjadi fokus utama yang dijalankan Jepang untuk bangkit menjadi salah satu negara besar di dunia. Oleh karena itu, dalam Perang Dingin, Jepang tidak banyak terlibat, meskipun Jepang adalah aliansi utama AS di wilayah pasifik. Dengan demikian, Jepang mulai mengembangkan teknologi serta industri domestik sebagai penopang ekonomi Jepang yang kuat.
Namun Jepang bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Kebutuhan industri dalam negeri Jepang harus didukung oleh SDA, seperti bahan bakar maupun bahan baku industri lainnya. Oleh karena itu, meskipun Indonesia dan Jepang secara resmi membuka hubungan diplomatik pada April 1960, namun sejak tahun 1954, Indonesia telah menerima dana bantuan pinjaman ODA (http://www.id.emb-japan.go.jp, diakses 25 Desember 2009).
Peran Jepang yang sangat besar bagi Indonesia, dirasakan ketika Krisis Asia yang menerjang perekonomian Indonesia tahun 1998. pada saat krisis tersebut, Jepang merupakan negara yang memberikan bantuan terbesar bagi Indonesia dalam mengatasi krisis. Sejak Krisis Asia yang terjadi pada Indonesia pada tahun 1998, bantuan pinjaman ODA Jepang terhadap Indonesia mulai mengalir, dengan pernyataan 587 komitmen Jepang terhadap Indonesia, dengan total bantuan 3.265 Triliun Yen (http://www.realityofaid.org, diakses 22 Desember 2009).
Proporsi bantuan pinjaman ODA Jepang terkonsentrasi di negara-negara Asia Timur. Sebab Jepang sendiri merupakan negara di kawasan Asia Timur yang memiliki sejarah dinamika hubungan antara Jepang dan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Dinamika hubungan antara Jepang Indonesia pun, tidak terlepas dari sejarah kolonialisme Jepang di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Hook (2008: 86-87) konsentrasi bantuan pinjaman ODA Jepang banyak terkonsentarsi di wilayah Asia Timur. Hook juga menjelaskan bahwa negara-negara donor, termasuk Jepang, memiliki konsentrasi wilayah masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan masing-masing negara donor. Jika ditelaah lebih jauh, maka konsentrasi ODA Jepang terhadap negara-negara Asia Timur, menunjukan kebijakan luar negeri Jepang dan kepentingan di Asia Timur. Dalam kawasan Asia Timur, bahkan di Indonesia, merupakan negara penerima terbesar bantuan Jepang. Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa Jepang memiliki sebuah “interest” tersendiri kepada Indonesia yang menjadikannya mendapatkan prioritas utama dari bantuan pinjaman ODA Jepang.
Seperti yang dikutip dalam situs resmi ODA Jepang di Indonesia (http://www.id.emb-japan.go.jp, diakses 22 Desember 2009), menyebutkan falsafah dan prinsip ODA Jepang terhadap Indonesia yang tercantum dalam Piagam ODA. Pokok-pokok yang tertuang dalam Piagam ODA tersebut, antara lain: Tujuan dan Kebijakan Dasar, Isu Prioritas, Kawasan-Kawasan Prioritas, dan Prinsip Pelaksanaan ODA. Pemerintah Jepang menyebutkan bahwa ODA Jepang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan pembangunan komunitas Internasional, dimana hal ini membantu menjamin keamanan dan kemakmuran Jepang. Dari tujuan ODA yang disebutkan Jepang dalam Piagam ODA, setidaknya menjelaskan bahwa prioritas ODA Jepang di wilayah Asia Timur memang ditujukan pula untuk menjamin Jepang. Kemudian, pada prinsip pelaksanaan ODA, menyebutkan bahwa pemakaian ODA tidak ditujukan untuk tujuan-tujuan kemiliteran atau untuk memperparah konflik dan perhatian penuh akan diberikan terhadap usaha-usaha demokratisasi dan penerapan ekonomi pasar.
Jika bantuan luar negeri memang bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri suatu negara, maka kebijakan bantuan pinjaman ODA Jepang terhadap Indonesia pun ditujukan untuk hubungan kedua negara yang memberikan refleksi positive bagi Jepang. Seperti yang dijelaskan oleh Hook (2008: 86) bahwa Jepang menggunakan bantuan luar negerinya, termasuk bantuan pinjaman ODA untuk membangun ikatan-ikatan regional Asia Timur. Stabilitas kawasan Asia Timur merupakan faktor penting bagi keberlangsungan Jepang, baik secara politik dan ekonomi. Melihat kembali pada prinsip dan tujuan yang dipaparkan diatas, kita dapat mengidentifikasikan bahwa faktor keamanan dan kondisi pasar di Asia Timur memiliki arti yang luas bagi kekuatan Jepang yang ditopang dari segi ekonominya. Konsentrasi yang diberikan Jepang terhadap kawasan Asia Timur, seperti yang dijelaskan oleh Hook, bahwa Jepang lebih memberikan perannya sebagai penggerak Asia Timur dari pada pertumbuhan ekonomi secara global.
Secara kawasan Asia Timur, maka adanya program ODA dapat membawa tujuan Jepang untuk berada pada kawasan pasar bebas Asia Timur. Seperti yang dijelaskan oleh Arase (1995: 175) bahwa ODA mampu menstimulus ekonomi Jepang. Stimulus yang muncul dikawasan Asia Timur ini memang dikarena ODA juga bertujuan untuk membantu infrastruktur-infrastruktur negara-negara berkembang di Asia Timur dan berprinsip pada pasar bebas seperti yang tercantum pada Piagam ODA Jepang.
Melihat keterikatan Jepang yang begitu besar akan kawasan Asia Timur, maka dapat kita lihat posisi Indonesia. Dibandingkan dengan kawasan Asia Timur lainnya, maka Indonesia adalah negara terbesar kedua secara wilayah dan populasi terbanyak kedua setelah China. Indonesia di kawasan Asia Timur memiliki posisi strategis bagi Jepang, yaitu sumber daya alam yang melimpah dan posisi maritime Indonesia yang memiliki jalur pelayaran strategis. Meskipun sebenarnya China juga memiliki posisi yang sama dengan Indonesia, namun hubungan politik yang tidak stabil antara China dengan Jepang menyebabkan proporsi bantuan pinjaman ODA Jepang terhadap China tidak sebesar Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam (http://one.indoskripsi.com, diakses 29 Desember 2009), bahwa hubungan China dan Jepang masih dipengaruhi dendam China atas Perang Dunia II terhadap Jepang, lalu perekonomian China yang mulai bangkit yang menjadi pertimbangan matang Jepang untuk membentuk sikap atas China. Dimana, sejak Jepang di bawah Perdana Menteri Junichiro Koizumi, Jepang memotong dana ODA bagi China yang sebelumnya penerima ODA terbesar (Katada dalam kutipan Hook, 2008: 99). Sedangkan posisi Indonesia sebagai negara yang strategis bagi Jepang, terletak pada keberlangsungan Jepang di bidang ekonomi dan industri yang itu sangat bergantung pada sumber daya alam Indonesia serta stabilitas keamanan jalur pelayaran di Asia Timur yang melewati Indonesia.

Kepentingan Politik Jepang di Indonesia
Melihat beberapa pemaparan diatas, diawal uraian ini, kita dapat melihat bahwa Indonesia di kawasan Asia Timur memang memiliki peran yang cukup strategis bagi Jepang. Jepang yang mengandalkan perekonomian bagi kekuatan negaranya, berarti harus didukung oleh kekuatan industri yang kuat pula. Industri inilah yang harus ditunjang oleh bahan baku maupun bahan bakar industri. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, tentu dapat menarik perhatian Jepang.
Selain di sisi sumber daya alam yang menarik bagi Jepang terhadap Indonesia, posisi strategis Indonesia secara geografi juga merupakan faktor penting yang tidak diabaikan bagi Jepang. Baik itu wilayah Indonesia dalam jalur pelayaran maupun garis pantai yang potensial bagi lalu lintas perdagangan Jepang. Seperti yang diungkapkan dalam peringatan lima puluh tahun hubungan Indonesia Jepang (http://www.aksesdeplu.com, diakses 29 Desember 2009) bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap penting bagi Jepang, baik secara politik maupun secara ekonomi. Secara ekonomi sendiri Indonesia merupakan pemasok bagi Jepang di bidang energi dan sumber daya alam lainnya. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, menjadikan Indonesia adalah pasar menarik bagi produk-produk canggih Jepang. Selain itu, yang terpenting bahwa Jepang melihat Indonesia sebagai negara pantai yang mempunyai peranan siginifikan dalam mengamankan Selat Malaka, dimana Selat Malaka menjadi jalur pelayaran energi dan perdagangan utama Jepang.
Melihat berbagai arti penting Indonesia bagi Jepang diatas, maka Jepang memiliki sebuah kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia yang masih lemah, merupakan salah satu celah yang dapat dimasuki oleh Jepang untuk membangun hubungan antara Jepang dan Indonesia yang lebih baik. Pembangunan Indonesia banyak dialiri dana bantuan asing terutama bantuan dari Jepang. Pemberian bantuan pinjaman ODA sejak tahun 1954, akan memberikan ketergantungan Indonesia terhadap bantuan Jepang, terlebih lagi Jepang adalah negara terbesar yang memberikan bantuan dan pinjaman bagi Indonesia (http://www.realityofaid.org. diakses 22 Desember 2009). Secara tidak langsung bantuan dan pinjaman dari Jepang terhadap Indonesia akan memberikan dampak ketergantungan Indonesia terhadap Jepang.
Jika melihat kembali pada beberapa tujuan, prinsip dan kebijakan dasar Jepang atas Piagam ODA, maka dapat dianalisis sebuah kontruksi hubungan yang coba dibentuk antara Indonesia dengan Jepang melalui ODA. Seperti pembentukkan kondisi internasional yang damai, dapat kita lihat posisi penting Indonesia di ASEAN adalah faktor yang tidak dapat diabaikan. Indonesia merupakan negara terbesar dalam ASEAN dan sekaligus negara pemrakarsa ASEAN. Faktor kedekatan Jepang dengan Indonesia setidaknya akan membantu posisi Jepang di kawasan Asia Tenggara maupun dalam ASEAN.
Sementara itu, kondisi damai yang diutarakan Jepang melalui Piagam ODA, dapat dilihat bahwa stabilitas Indonesia akan mempengaruhi Jepang. Dapat diuraikan di sini, kondisi Indonesia yang tidak stabil akan mempengaruhi ekspor Jepang dan investasi Jepang di Indonesia serta pasokan energi dan sumber daya alam lainnya dari Indonesia ke Jepang. Dalam lingkup eksternal pun, kondisi di wilayah sekitar Indonesia akan mempengaruhi aktivitas ekonomi Jepang dengan negara lain, mengingatkan Indonesia adalah negara yang menjadi jalur perdagangan Jepang.
Bagi Jepang, kondisi Indonesia diharapkan selalu stabil dan aman, mengingat posisi Indonesia yang penting pula baginya. Oleh karena itu, proporsi ODA di Jepang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Proporsi ODA sendiri yang diterima Indonesia dapat kita lihat sebagai berikut:



Sumber: Minister of Foreign Affairs of Japan (http://www.id.emb-japan.go.jp, diakses 22 Desember 2009)

Dari grafik diatas, dapat kita analisa bahwa Peran Jepang yang besar terhadap pembangunan di Indonesia akan memberikan posisi yang besar bagi Jepang. Oleh Karena itu, dari adanya ODA yang diterima Indonesia dari Jepang akan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Beberapa keuntungan yang didapatkan Jepang dari hubungan yang baik dengan Indonesia adalah: Pertama, sumber daya alam. Sebagai contoh, Jepang mendapatkan harga aluminium dari Indonesia dengan harga yang murah (http://www.parc-jp.org/parc_e/index.html, diakses 29 Desember 2009). Kedua, adanya bantuan pinjaman ODA dari Jepang, memberikan peluang bagi Jepang untuk melebarkan pangsa pasar produk-produk Jepang di Indonesia di tengah persaingan global dengan negara lain. Ketiga, bantuan pinjaman ODA dari Jepang sebagai langkah Jepang untuk menciptakan kondisi Indonesia sebagai wilayah yang relative stabil bagi jalur perdagangan Jepang.
Dari bantuan pinjaman ODA Jepang terhadap Indonesia mendorong hubungan yang erat antara Jepang dan Indonesia. Hal ini dapat diidentifikasikan dari perayaan ulang tahun emas Indonesia-Jepang yang menunjukan bahwa Jepang merupakan negara yang strategis bagi Indonesia. Seperti yang dijelaskan Ronny Prasetya Yuliantoro, selaku Pejabat Fungsi Penerangan Kedutaan Beasr Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, bahwa secara ekonomi, Jepang menduduki posisi yang sangat strategis, selain menjadi mitra dagang utama Indonesia, Jepang juga termasuk negara dengan investasi terbesar di Indonesia (http://www.aksesdeplu.com, diakses 29 Desember 2009).
Dari pembahasan diatas, dapat kita temukan jawaban bahwa bantuan pinjaman ODA yang diberikan Jepang terdapat muatan kepentingan politik yang ditujukan kepada Indonesia. Kepentingan politik tersebut adalah kepentingan hubungan antara Jepang dan Indonesia yang dikonstruksikan Jepang, mengingat posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Timur, baik secara geografis maupun sumber daya alamnya. Dengan adanya bantuan pinjaman ODA dari Jepang, membentuk sebuah konstruksi bahwa Jepang adalah mitra strategis bagi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dapat membantu Jepang dalam mengimplementasikan kepentingan-kepentingan praktis Jepang, baik secara politik dan ekonomi di kawasan Asia Timur.

BAB III
Kesimpulan

Kesimpulan
Hubungan erat antara Jepang-Indonesia banyak dipengaruhi peran strategis Jepang terhadap pembangunan di Indonesia. Bantuan pinjaman ODA merupakan salah satu faktor yang mendorong bahwa Jepang memiliki peran aktif dalam pembangunan di Indonesia. Adanya bantuan pinjaman ODA dari Jepang terhadap Indonesia, memberikan refleksi positive bagi Jepang untuk bertahan sebagai salah satu kekuatan dunia, terutama di bidang ekonomi. Pertumbuhan Jepang yang pesat tidak bias diabaikan dari peran industri dan perdagangannya. Dua hal tersebut merupakan kepentingan praktis yang dibawa Jepang melalui kepentingan politiknya di Indonesia. Mendapatkan sumber daya alam secara mudah dan pengamanan terhadap jalur perdagangan Jepang setidaknya dapat diandalkan karena keterikatan maupun tanggung jawab yang diberikan Indonesia terhadap Jepang sebagai suatu refleksi dari manfaat bantuan pinjaman ODA Jepang terhadap Indonesia.
Bagaimanapun juga, dari permasalahan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas politk yang dibawa oleh suatu negara terhadap negara lain mampu memberikan refleksi positive apabila aktivitas tersebut dipandang sukses. Dalam permasalahan ini dapat dilihat bahwa bantuan pinjaman ODA Jepang terhadap Indonesia adalah aktivitas politik yang sukses karena dari bantuan pinjaman ODA Jepang terhadap Indonesia, Jepang mampu mengamankan posisinya sebagai salah satu kekuatan dunia, termasuk di kawasan Asia Timur dengan posisi strategis Indonesia di satu kawasan dengan Jepang, baik secara geografis maupun ekonomi.

Daftar Pustaka

Buku
Arase, David. 1995. “Buying Power: The Political Economy of Japan’s Foreign Aid”. Boulder, CO: Lynne Rienner.
Balaam, David N. dan Veseth, Michael. 2008. “Introduction to international Political Economy, Fourth Edition”. New Jersy: Pearson Education.
Carnoy, Martin. 1974. “Education as Cultural Imperialism”. New York” Longman Inc.
Cipto, Bambang. 2005. ”Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Coulombis, T. A. dan Wolfe, J. H. 1999. ”Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Keadilan dan Power”. Bandung: CV. Abardin.
Hayter, Teresa. 1989. Exploited Earth: Britain’s Aid and Environment”. London: Earthscah Publications
Lichtheim, George. 1971. ”Imperialism”. New York: Frederick Praeger.
Mas’oed, Mohtar. 1990. ”Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”. Jakarta: LP3ES.
Rix, Alan. 1990. “Japan’s Aid Programs: A new Agenda”. Canberra: Australian Government Publishing Service.
Singarimbun, Masri, ed. 1995. “Metode Penelitian Survey”. Jakarta: LP3ES.
Subagyo, P. Joko. 1997. ”Metode Penelitian Teori dan Praktek”. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Artikel dalam buku
Hook, Steven W. 2008. Foreign Aid In Comparative Perspective: Regime Dynamics and Donor Interest. Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half-Century. Transnational Trends in Governance and Democracy. New York: National Academy of Public Administration
Lancaster, Carol. 2008. Foreign Aid in the Twenty-First Century: What Purposes?. Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half-Century. Transnational Trends in Governance and Democracy. New York: National Academy of Public Administration
Picard, Louis A. Dan Groelsema, Robert. 2008. U.S. Foreign Aid Priorities: Goals for the Twenty-First Century. Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half-Century. Transnational Trends in Governance and Democracy. New York: National Academy of Public Administration

Jurnal
Abbot, George C. 1973. “Two Concepts of Foreign Aid”. World Development, Vol. 9, September.
Bahri, M. Mossaden. 2004. International Aid for Development? An Overview Japanese ODA to Indonesia. Makara, Sosial Humaniora, Vol. 8, No. 1, April 2004.

Internet
Bahagijo, Sugeng. 2002. Japanese ODA in Indonesia: a High Price for Poverty. http://www.realityofaid.org/roareport.php?table=roa2002&id=7, diakses 22 Desember 2009.
Government of Japan. 2004. Country Assistance Program for the Republic of Indonesia. http://www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e_asia/indonesia.pdf, diakses 22 Desember 2009.
Fujibayashi, Yasushi. 2003. “A Half Century of Official Development Assistance (ODA): from postwar to prewar”. http://www.parc-jp.org/parc_e/index.html, diakses 29 Desember 2009.
Japan Official Development Assistance Indonesia. 2008. Falsafah Bantuan Jepang: Piagam Official Development Assistance (ODA) Jepang. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_05.htm, diakses 22 Desember 2009.
Japan Official Development Assistance Indonesia. 2008. Hubungan Bilateral Indonesia Jepang. http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html, diakses 22 Desember 2009.
Japan Official Development Assistance Indonesia. 2008. Sejarah Bantuan Jepang ODA di Indonesia. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_02.htm, diakses 22 Desember 2009.
Japan Official Development Assistance Indonesia. 2008. Sektor Prioritas dan Kebijakan Dasar Bantuan ODA Jepang di Indonesia. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_03.htm, diakses 22 Desember 2009.
Japan Official Development Assistance Indonesia. 2008. Sistem Bantuan ODA Jepang di Indonesia. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_01.htm, diakses 22 Desember 2009.
Loelabie. 2008. Hubungan Cina dan Jepang. http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/tugas-kuliah-lainnya/hubungan-cina-dan-jepang, diakses 29 Desember 2009.
Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2009. ODA Country Policy toward Major Recipients. http://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1999/ref3_01.html#East%20Asia, diakses 22 Desember 2009.
Suryadi, Jumara. 2007. Peluang Emas di Ulang Tahun Emas. http://www.aksesdeplu.com/kesempatan%20emas%20(JPN).htm, diakses 29 Desember 2009.
Tobing, Sherwin. 2009. Japan’s Official Development Assistance, Perspectives and Controversies. http://sherwintobing.com/2007/07/20/japans-official-development-assistance-perspectives-and-controversies/, diakses 22 Desember 2009.
Yoshinori, Murai. 2006. Japan’s ODA dan Indonesia. http://www.nindja.org/modules/news/comment_new.php?com_itemid=6&com_order=0&com_mode=nest, diakses 27 Desember 2009.

No comments:

Post a Comment